SELAMAT DATANG

ESAKIP KABUPATEN SIAK

E-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja OPD dan kinerja Pemerintah Kabupaten Siak. Informasi yang dihasilkan dari aplikasi E-Sakip ini dapat diakses oleh publik, dengan harapan masyarakat dapat turut serta memantau, menilai dan memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Siak bila terdapat OPD yang kinerjanya kurang maksimal.

Untuk OPD yang akan menggunakan E-SAKIP silahkan masuk dengan menggunakan login yang telah ditentukan.

Untuk masyarakat yang ingin melihat / mengunduh dokumen LAKIP OPD Kabupaten Siak silahkan login dengan menggunakan username publik dan password publik

Aplikasi E-Sakip ini menampilkan dokumen SAKIP yang meliputi:


  • Capaian Anggaran Pendukung Sasaran

  • Capaian Sasaran dan Anggaran

  • Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

  • Indikator Kinerja

  • Indikator Kinerja Utama

  • Pengukuran Kinerja Eselon II

  • Pengukuran Kinerja Eselon III

  • Perjanjian Gubernur Dengan SKPD

  • Perjanjian Kinerja Eselon II dan Eselon III

  • Realisasi Kinerja Tahunan Terhadap Target Akhir RPJMD

  • Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Eselon II

  • Rencana Kinerja Tahunan

  • Rencana Strategis

  • Tahapan Capiaan Perjanjian Kinerja Eselon II

  • Tahapan Capiaan Perjanjian Kinerja Eselon IIi


  • PENYELENGGARAAN SAKIP MENCAKUP


  • Rencana Strategis

  • Perjanjian Kinerja

  • Pengukuran Kinerja

  • Pengelolaan Data Kinerja

  • Pelaporan Kinerja

  • Pelaporan Kinerja Reviu dan evaluasi Kinerja.


  • Rencana Strategis

    Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan. SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.


    Perjanjian kinerja

    Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

    Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja.

    Indikator Kinerja memenuhi kriteria sebagai berikut:

    a. Spesifik (specific);

    b. Dapat terukur (measurable);

    c. Dapat dicapai (attainable);

    d. Berjangka waktu tertentu (time bound); dan

    e. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

    Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja, setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama satuan kerja. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Utama unit organisasi.Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi disepakati oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan pimpinan unit organisasi.

    Setiap Kementerian Negara/Lembaga menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara/Lembaga. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Presiden Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja, setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama SKPD.Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD disepakati oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

    Pemerintah provinsi/kabupaten/kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat SKPD dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikanuntuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD.

    Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


    Pengukuran Kinerja

    Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

    a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;

    b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.


    Pengelolaan Data Kinerja

    Setiap entitas melakukan pengelolaan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.

    Pengelolaan data Kinerja mencakup :

    a. Penetapan data dasar (baseline data);

    b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;

    c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan

    d. pengkompilasian dan perangkuman.


    PELAPORAN KINERJA REVIU DAN EVALUASI KINERJA

    Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

    Laporan Kinerja interim adalah Laporan Kinerja triwulanan. Laporan Kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi. Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan pimpinan unit organisasi menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja tahunan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

    Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi. Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan pimpinan unit organisasi menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja tahunan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

    Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

    Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

    Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

    Laporan Kinerja tahunan sebagaimana berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program paling sedikit menyajikan informasi tentang:

    a. pencapaian tujuan dan Sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;

    b. realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;

    c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

    d. pembandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

    SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga. Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan dana dekonsentrasi kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Gubernur menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja Kegiatan dana dekonsentrasi di lingkungannya dalam Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

    SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Gubernur/Bupati/Walikota menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja Kegiatan tugas pembantuan di lingkungannya dalam Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

    Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagian Ketujuh Reviu dan Evaluasi.

    Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota. Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

    Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan evaluasi Kinerja disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara reviu atas Laporan Kinerja dan evaluasi Kinerja diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.


    Petunjuk Penggunaan

    Silahkan Klik
    • Admin OPD
    • Pengunjung